Pimpinan KPK termuda ini pernah bergiat di YLBHI sebagai asisten pembela umum. Sempat pula bekerja sebagai staf hukum PT Unelec Indonesia (UNINDO). Setelah itu, Chandra memulai karier pengacara pada sejumlah firma hukum. Beberapa di antaranya adalah pada firma hukum Erman Radjaguguk & Associates, partner pada firma hukum Hamzah Tota Mulia, pengacara senior pada firma hukum Lubis Ganie Surowidjojo, dan partner pada Assegaf Hamzah & Partners.

sumber: www.kpk.go.id

Foto: id.wikipedia.org

oleh Anies Baswedan, Kompas – Senin, 25 Juli 2011.

Makin hari kegalauan itu tumbuh makin pesat, tetapi berhentilah mengatakan bangsa ini bobrok. Hentikan tudingan bahwa bangsa ini tenggelam. Tidak! Bangsa ini sedang bangkit dan akan makin tinggi berdirinya.

Lihatlah rakyat di sana-sini, bangun sebelum pagi, penuhi pasar rakyat, padati jalan dan kelas, menyongsong kehidupan. Dengan sinar lampu apa adanya mereka coba sinari masa depan sebisanya. Petani, guru, nelayan, pedagang, atau tentara di tepian republik jalani hidup berat penuh tanggung jawab. Di tengah kepulan polusi pekat, rakyat kota menyelempit mencari masa depan. Mereka rebut peluang, jalani segala kesulitan tanpa pidato keprihatinan. Rakyat yang tegar dan tangguh. Denyut geraknya membanggakan.

Kegalauan republik ini bukan bersumber pada rakyat, melainkan pada pengurus negara yang seakan berjalan tanpa target. Deretan agenda penting dan urgen jadi wacana, tetapi tidak kunjung jadi realitas.

Pengurus republik sukses membangun kekesalan kolektif dan menanam bibit pesimisme. Pimpinan kini menuai kekecewaan. Harapan, kepercayaan, pengertian, toleransi, kesabaran, dan permakluman rakyat kepada pemimpin dikuras terus. Apakah dikira stok permakluman itu tanpa batas?

Dengan hormat saya sampaikan: stok itu ada batasnya dan sudah menipis. Semua ingin lihat hasil. Tak mau lagi dengar keluh kesah, tak hendak dengar kata prihatin keluar dari pemimpin. Republik ini perlu pemimpin yang hadir untuk menggelorakan percaya diri, bukan menularkan keprihatinan. Pemimpin tak boleh kirim ratapan, pemimpin harus kirim harapan.

Sebatas pidato dan wacana

Hari ini Indonesia memasuki era demokrasi etape ketiga. Kepresidenan periode kedua. Tidak pernah ada dalam sejarah republik ini seorang anak bangsa dipilih jadi pemimpin dengan suara sebanyak saat Presiden Yudhoyono di tahun 2009. Semua persyaratan untuk melakukan dan menuntaskan langkah-langkah besar ada di sana. Tapi mana langkah besar itu: infrastruktur ekonomi? Kepastian hukum? Integritas di sekolah? Tegas kepada pengemplang pajak? Pemangkasan benalu APBN? Konsistensi kebijakan? Reformasi birokrasi? Jaminan kebinekaan bangsa? Perlindungan warga bangsa?

Harapan yang tinggi untuk membereskan agenda penting baru sebatas pidato dan wacana. Republik perlu realitas. Pemerintah memang punya capaian, tetapi jika ada keberanian untuk menggelontorkan terobosan-terobosan besar di sektor penting, maka capaian itu akan melonjak. Kekecewaan tumbuh bukan semata karena pemerintah tak membawa hasil, melainkan karena terlalu banyak peluang terobosan dan perubahan yang disia-siakan. Sebutlah soal energi atau infrastruktur sistem logistik (jalan, pelabuhan, bandara, dan lain-lain), terobosan di sini bisa membuat ekonomi melejit. Atau terobosan besar dalam penegakan hukum. Perusak kebinekaan didiamkan, pengemplang pajak tak dijerat. Hukum tegak kokoh tanpa kompromi bagi rakyat kecil, tapi hukum loyo lunglai di depan rakyat besar.

Ini semua dampak absennya keberanian menerobos. Semua serba alakadarnya. Amunisi politik yang dahsyat itu tak digunakan. Republik ini butuh pemimpin yang mau turun ke lapangan, pemimpin kerja dan bukan pemimpin upacara. Rakyat tidak perlu pengumuman hasil rapat, tapi ingin lihat implementasinya.

Lihat sejarah kita, gamblang sekali. Republik ini didirikan oleh orang-orang yang berintegritas. Integritas itu membuat mereka jadi pemberani dan tak gentar hadapi apa pun. Bukan pencitraan, tapi integritas dan keseharian yang apa adanya membuat mereka memesona. Mereka jadi cerita teladan di seantero negeri.

Kini republik membutuhkan pemimpin yang berani tegakkan integritas, berani perangi ”jual-beli” kebijakan dan jabatan, pemimpin yang mau bertindak tegas melihat APBN untuk rakyat ”dijarah” oleh mereka yang punya akses. Ya, pemimpin yang bernyali menebas penyeleweng tanpa pandang posisi atau partai, dan bukan pemimpin yang serba mendiamkan seakan tidak pernah terjadi apa-apa.

Republik ini perlu pemimpin yang mendorong yang macet, membongkar yang buntu, dan memangkas berbenalu. Pemimpin yang tanggap memutuskan, cepat bertindak, dan tidak toleran pada keterlambatan. Pemimpin yang siap untuk ”lecet-lecet” melawan status quo yang merugikan rakyat, berani bertarung untuk melunasi tiap janjinya. Republik ini perlu pemimpin yang memesona bukan saja saat dilihat dari jauh, tetapi pemimpin yang justru lebih memesona dari dekat dan saat kerja bersama.

Bukan pemimpin yang selalu enggan memutuskan dan suka melimpahkan kesalahan. Bukan pemimpin yang diam saat rakyat didera, lembek saat republik dihardik negara tetangga, tapi lantang dan keras justru saat diri pribadi atau keluarganya tersentuh. Pemimpin yang tak gentar dikatakan mengintervensi karena mengintervensi adalah bagian dari tugas pemimpin dan pembiaran tidak boleh masuk dalam daftar tugas seorang pemimpin.

Jika Presiden Yudhoyono tidak segera mengubah cara menjalankan pemerintahan, maka saya harus mengingatkan bahwa bangsa Indonesia bisa memasuki persimpangan jalan yang berbahaya.

Jalan pertama adalah meneruskan kepemimpinan sampai di 2014 agar proses demokrasi berjalan normal tapi rakyat mencicipi hasil yang alakadarnya, deretan peluang kemajuan hilang tanpa bekas. Keterlambatan dan pembiaran jadi ciri beberapa tahun ke depan. Bahkan lunglainya penegakan hukum adalah resep mujarab menuju negara kacau.

Jalan kedua mulai menyeruak. Jalan berbahaya tapi suara ini mulai berkembang sebagai respons atas kelambatan dan pembiaran sistemik ini: berhenti di tengah jalan dan berikan kepada orang lain untuk memimpin. Suara macam ini bisa merusak pranata siklus demokrasi yang dibangun dengan sangat susah payah. Suara ini tumbuh karena keyakinan bahwa lewat jalan terjal ini bisa terjadi pembongkaran atas pembiaran dan kelambanan; agar rakyat tak dirugikan terus-menerus.

Tak optimal

Semua tahu sistem presidensial menjamin presiden bisa bekerja sebagai eksekutor pemerintahan dan melindunginya agar tak dapat diberhentikan oleh alasan politis. Hari ini yang dihadapi Indonesia situasi sebaliknya. Periode dijamin aman oleh konstitusi, tetapi presiden tak optimal jalankan otoritasnya. Keterlambatan berjejer dan pembiaran berderet. Periode fixed lima tahun itu bukan mengamankan agar kerja cepat, kini malah jadi penyandera bangsa dari gerak kemajuan cepat.

Memang presiden bukan dewa atau superman. Tidak pantas semua masalah ditumpahkan ke pundak pemimpin. Akan tetapi, presiden bisa menentukan suasana republik. Pemimpin adalah dirigen yang menghadirkan energi, nuansa, dan aurora di republik ini. Pemimpin bisa fokus menguraikan masalah strategis dan urgen bagi percepatan pelunasan janji-janjinya.

Presiden Yudhoyono harus sadar bahwa caranya menjalankan pemerintahan itu memiliki efek tular. Kelugasan, ketegasan, keberanian, kecepatan, keterbukaan, kewajaran, kemauan buat terobosan, dan perlindungan kepada anak buah bahkan kesederhanaan protokoler itu semua menular. Tapi kebimbangan, kehati-hatian berlebih, kelambatan, ketertutupan, formalitas kaku, pembiaran masalah, orientasi kepada citra dan ketaatan buta pada prosedur itu juga menular. Menular jauh lebih cepat dan sangat sistemik.

Rakyat republik ini sudah kerja keras. Lihat di segala penjuru Indonesia. Mulai dari kampung kumuh-sumuk tak jauh dari istana, di puncak-puncak pegunungan dingin, di tepian pantai sebentangan khatulistiwa: rakyat republik ini serba kerja keras. Mereka mau maju, mereka mau hadirkan kehidupan yang lebih baik bagi anak cucunya. Dan, yang pasti mereka tak biasa tanya siapa yang jadi pemimpin. Buat rakyat banyak tak terlalu penting ”siapa”-nya, yang penting lunasi semua janjinya.

Ini adalah sebuah peringatan apa adanya, semata-mata agar Indonesia tidak menemui persimpangan jalan itu. Ingat, rakyat negeri ini sudah bekerja keras dan ”berlari” cepat. Pengurus negara harus memilih mengimbangi kecepatan rakyat atau ditinggalkan rakyat.

Anies Baswedan, Rektor Universitas Paramadina

inilah Fully featured event registration management including recurring events, locations management, calendar, Google map integration, booking management

Kita bisa bayangkan seperti apa orang yang memiliki definisi “menang” semacam ini. Kemenangan yang mengandalkan kekuatan dan keutamaan karakter adalah kemenangan dalam menghadapi godaan dan cobaan di dalam dan di luar diri. Orang yang berpegang pada definisi ini bisa diramalkan memiliki karakter yang kuat dan dapat diandalkan untuk mengedepankan etika publik dan etika personal. Dan orang itu adalah Sri Mulyani Indrawati.

Lahir di Bandar Lampung, Lampung, 26 Agustus 1962, Sri Mulyani tumbuh dalam keluarga nasionalis dan berpendidikan tinggi. Latar belakang keluarganya punya jejak kuat pada dirinya. Doktor ekonomi lulusan University of lllinois Urbana-Champaign ini menunjukkan kepedulian yang besar terhadap negaranya dan dikenal sebagai orang yang sangat menguasai bidang keahlian yang ditekuninya. Ia punya integritas, cerdas, dan tangkas dalam bekerja.

Kompetensinya membawa ia berkiprah dalam posisi-posisi penting di pemerintahan Indonesia dan lembaga internasional. Sebelum menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia, ia menjabat Menteri Keuangan RI ini sejak 1 Juni 2010. Ia juga pernah menjabat Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu dan sebelumnya lagi ia menjabat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dari Kabinet Indonesia Bersatu. Di luar sepak-terjangnya dalam birokrasi, Sri Mulyani bekerja sebagai dosen di Fakultas Ekonomi UI dan dikenal sebagai seorang pengamat ekonomi yang handal di Indonesia. Ia menjabat Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI). Sejak tahun 2008, ia menjabat Pelaksana Tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, setelah Menko Perekonomian Dr. Boediono dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia. Jabatan-jabatan itu mengindikasi kompetensinya baik sebagai ekonom maupun sebagai orang dengan kepemimpinan yang kuat.

Emerging Markets pada 18 September 2006 di sela Sidang Tahunan Bank Dunia dan IMF di Singapura memilih Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan terbaik Asia untuk tahun 2006. Ia juga masuk juga dalam daftar wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia versi majalah Forbes tahun 2008 dan wanita paling berpengaruh ke-2 di Indonesia versi majalah Globe Asia bulan Oktober 2007.

Kekuatan dan keutamaan karakter tampaknya menjadi andalan Sri Mulyani. Dalam psikologi positif, kajian yang memusatkan pada ikhtiar manusia mencapai kebahagiaan, kekuatan dan keutamaan karakter merupakan daya yang menggerakkan orang untuk berbahagia sekaligus memberi kontribusi yang baik kepada masyarakatnya. Sepak-terjang Sri Mulyani membuktikan itu. Dengan kekuatan dan keutamaan karakter, kemenangan seperti yang didefinisikannya adalah buah yang niscaya.

Pendidikan

• Sarjana Ekonomi di Universitas Indonesia Jakarta, Indonesia (1981-1986)
• Master of Science in Policy Economics di University of lllinois Urbana Champaign, USA (1988-1990)
• Ph.D in Economics di University of lllinois Urbana-Champaign, USA (1990-1992)

 Pengalaman Kerja

• Managing Director World Bank Group, Juni 2010-sekarang
• Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu II, 2009-2010 (Mengundurkan diri Mei 2010)
• Pelaksana Tugas Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu I, 2008-2009 (Merangkap Menteri Keuangan)
• Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu I, 2005-2009
• Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas Kabinet Indonesia Bersatu I, 2004-2005

Sumber: Diolah dari situs www.srimulyani.net

Ketika trend artis menjadi politisi mulai merebak, pragmatisme parpol pun mulai menjadi-jadi. Dengan melihat dibeberapa pilkada dimenangkan oleh calon yang hanya didukung oleh partai kecil namun karena adanya nilai plus dari si wakil yang merupakan publik figure (artis), berbondong-bondong pula dalam pencalegan para parpol berebut untuk merekrut artis sebanyak-banyaknya dengan harapan partainya dapat memenangkan pemilu legislatif hingga dapat menuju perebutan kursi panas kekuasaan eksekutif (Presiden) tanpa memikirkan apakah calon yang diusungnya memiliki kualitas, mempunyai visi dan mampu menjalankan sistem ketatanegaraan yang baik dan proporsional.

Kemudian jika kita melihat kembali dalam Pilkada diberbagai daerah yang berjumlah penduduk besar seperti di DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat hasil yang diperoleh dari masing-masing wilayah mempunyai kesimpulan yang sama, yaitu pemenang pilkada jika dilihat dari persentase pemilih adalah golput. Persentase golput lebih besar daripada para kepala daerah yang terpilih.

Ini membuktikan bahwa kejenuhan masyarakat kepada partai politik telah memuncak, rakyat telah apatis terhadap partai politik. Janji-janji para juru kampanye partai yang selalu diucapkan dalam setiap panggung hanyalah kebohongan yang dikemas sehalus mungkin hanya untuk dapat memperoleh kekuasaan, dan setelah kekuasaan tersebut didapat rakyat tetap saja sengsara, janji hanyalah tinggal janji.

Kekhawatiran pun mulai muncul dalam benak kita bagaimana jika dalam pilpres pemimpin yang terpilih tidak lebih besar persentase pemilihnya daripada yang tidak memilih. Akhirnya yang terjadi adalah pemenang pilpres secara legitimasi dirinya tidak terlgitimasi dan tidak memperoleh kedaulatan dari seluruh rakyat Indonesia atau minimal 2/3 dari jumlah rakyat Indonesia. Maka stabilitas nasional negara akan kembali begejolak.

Kemudian bagaimana jika pemilu caleg dan pilpres masuk dalam putaran kedua, maka pengeluaran anggaran pun bertambah, Berapa banyak uang negara yang didapatkan dari pajak yang diambil dari rakyat dihamburkan hanya untuk mendapatkan seorang pemimpin negara. Sebegitu mahalkah cost politic dalam sebuah negara demokrasi? Apakah setelah membeli dengan harga yang sangat mahal, Indonesia akan mendapatkan pemimpin yang sesuai dengan keinginan rakyat dan akan mengutamakan kepentingan rakyat?

Maka, dari segala permasalahan diatas dapat disimpulkan bahwa, meningkatnya golput menandakan bahwa masyarakat butuh angin segar dalam perpolitikan di Indonesia. Masyarakat butuh alternatif yaitu adalah sebuah figure yang muncul bukan karena konspirasi elite partai. Maka untuk kondisi sekarang ini calon independen sangatlah tepat diikutsertakan sebagai sulusi untuk merangkul golongan masyarakat yang telah apatis terhadap parpol (Golput) sang semakin meningkat. Sehingga siapapun pemimpin yang terpilih adalah hasil dari suatu kompetisi dan sesuai dengan nilai demokrasi yang benar-benar demokratis sehingga mendapatkan legitimasi secara penuh dari seluruh rakyat Indonesia.

Keikutsertaan calon independen diyakini agar para elite parpol kembali mengevaluasi apakah parpol sudah sesuai dengan apa yang dicita-citakan Undang-undang, kedua mengurangi tingkat korupsi yang seringkali disebabkan adanya keharusan setoran-setoran yang wajib diberikan oleh kader parpol yang terpilih dalam pilkada maupun pemilu legislatif dan eksekutif beserta jajaran kabinetnya kepada partai politik pengusungnya.
Arti sejati Demokrasi adalah “DARI RAKYAT, OLEH RAKYAT, UNTUK RAKYAT” itulah cerminan dari CALON INDEPENDEN yang memang diusung DARI RAKYAT, dipilih OLEH RAKYAT dan mengabdi UNTUK RAKYAT. Bukan seperti yang diartikan dan diterapkan selama ini adalah “DARI PARPOL, OLEH RAKYAT, UNTUK PARPOL”. Maksudnya adalah diusung DARI PARPOL, kemudian disajikan dan dipilih OLEH RAKYAT, dan mengabdi UNTUK KEPENTINGAN PARPOL DAN KELOMPOK.

Sejalan dengan Kompas, Editorial Media Indonesia (MI), di tanggal yang sama, juga hadir dengan judul pedas “Kritik Keras Tokoh Agama.” MI menulis, “Sudah terlalu banyak kebohongan yang dilakukan pemerintah atas nama rakyat.”

Memasuki tahun 2011, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) disambut dengan kritik tajam dari dua arah. Dari sisi oposisi, pidato Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, pada perayaan ke-38 harlah PDIP, menyatakan dengan tegas bahwa pemerintahan “SBY-Boediono Pamer Keberhasilan Semu.”

Selain kecaman Megawati, pemerintahan SBY juga diberi kritik pedas oleh sejumlah tokoh lintas agama Indonesia. Pertemuan tokoh lintas agama yang digagas tokoh Muhammadiyah, Syafii Maarif, pada Senin (10/01/2011) mengeluarkan kecaman keras terhadap sikap tidak JUJUR alias suka BERBOHONG yang dipertontonkan pemerintahan SBY selama ini. Pemerintah SBY dinilai tidak komitmen dalam persoalan mendasar bangsa ini, seperti penegakan hukum, pemberantasan korupsi, masalah tenaga kerja Indonesia, penghormatan hak asasi manusia, dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Ada sembilan tokoh agama dalam pertemuan itu, yakni Syafii Maarif, Andreas A. Yewangoe, Din Samsudin, Uskup D. Sitomorang, Biksu Pannyavanro, Salahuddin Wahid, I NyomanUdayana Sangging, Franz Magnis-Suseno, dan Romo Benny Susetyo. Para tokoh masyarakat ini adalah reprensentasi publik. Apa yang mereka suarakan adalah sikap sesungguhnya dari masyarakat. Itu sebab, apa yang mereka utarakan adalah hal serius yang sejatinya dipandang penting oleh pemerintah SBY.

Kasus turunnya Soerharto mesti menjadi pelajaran penting bagi kita dalam melihat sikap kritis para pemuka agama. Menjelang diturunkan paksa pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto terlebih dahulu kehilangan legitimasi kepemimpinannya di mata tokoh agama (tokoh masyarkat) pada waktu itu. Tak berselang lama, setelah para tokoh masyarakat menarik dukungannya, Soeharto pun langsung dipaksa mundur. Sedikit-banyak, kondisi itu juga kian menghantui posisi SBY hari-hari ini. Menurut data Lingkaran Survei Indonesia (LSI), dari tahun ke tahun kepercayaan publik terhadap kepemimpinan SBY kian merosot, dan itu pun tercermin dari gugatan para tetua publik kita itu. Jika tidak berhati-hati, posisi SBY akan kian mirip dengan Soeharto.

Seruan bersama tokoh agama ini memang masih sebatas panggilan moral-etis. Namun, gerakan masif massa bisa dimunculkan dari seruan itu. Apalagi apa yang mereka wacanakan adalah persoalan mendasar, yakni soal ketidakpercayaan, akibat kebohongan. Nalar mana yang mau untuk terus dibohongi? Bukahkan adalah naif bagi siapa saja untuk terus dipimpin oleh mereka yang suka bebohong, bahkan suka menipu?

Kita tau bahwa para tokoh agama di atas adalah wakil dari umat, yang sekaligus adalah masyarakat pemilik hak kekuatan politik. Kita juga patut ingat, bahwa bangsa ini masih sangat kental dengan nilai-nilai keagamaan, dan berimplikasi kepatuhan pada tokoh agama. Sikap abai terhadap seruan mereka adalah kesalahan yang pasti fatal!

Tajuk Kompas dan Editorial Media Indonesia hari ini telah mengantarkan publik, dan terutama Presiden SBY, untuk sungguh-sungguh memerhatikan seruan moral dari para “wakil rakyat” atau pemuka masyarakat itu. Jika SBY masih terus ingin bertahan memimpin negeri ini, maka seruan dan kritik tokoh agama, termasuk Megawati harus diterima secara “legowo”, dan mulai bersikap jujur dalam berkebijakan, serta terpenting segera melakukan perbaikan. Tanpa itu, pengalaman turunnya Soeharto adalah cerita pahit, namun itu bisa terulang kembali. Salam KoDe!